Buku ini merupakan hasil refleksi dan rumusan kebijakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI periode 2019–2024 dalam rangka memperkuat penegakan etika kelembagaan parlemen. MKD, sebagai alat kelengkapan DPR, memiliki mandat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat lembaga legislatif melalui penegakan kode etik yang diatur dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015. Buku ini mengusung pendekatan baru yang berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving oriented), bukan semata-mata penghukuman, melainkan juga edukasi dan pembinaan.
Melalui kajian multidisipliner, buku ini mengintegrasikan teori etika legislatif (minimalis, fungsionalis, rasionalis), prinsip hikmah dalam Islam (keadilan, kejujuran, pertanggungjawaban, edukasi, humanistik), serta evaluasi kinerja DPR dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Buku ini juga menyoroti tantangan institusional seperti fraksionalisasi, transparansi sidang, konflik kepentingan, dan perlunya perlindungan whistle-blower.
Sebagai rekomendasi, MKD diarahkan untuk memperkuat sistem etika berbasis nilai, meningkatkan profesionalitas anggota, membentuk sub-komisi investigasi lintas fraksi, dan mendorong sinergi dengan partai politik, masyarakat sipil, serta media. Dengan demikian, MKD diharapkan menjadi lokomotif peradaban hikmah dalam sistem demokrasi Indonesia.