Laporan aktualisasi ini membahas kegiatan digitalisasi pasal atau ayat undang-undang yang dibatalkan atau diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan dilakukan untuk mengatasi persoalan ketidakjelasan regulasi akibat pasal/ayat yang dibatalkan MK namun belum ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, sehingga menimbulkan kerancuan hukum di masyarakat. Proses digitalisasi meliputi pengumpulan putusan MK tahun 2018, identifikasi amar putusan, pemasukan catatan perubahan ke dokumen UU, pemberian penandaan pasal yang dibatalkan, penyusunan daftar dokumen UU yang telah diperbaiki, hingga publikasi melalui website Puspanlak UU. Digitalisasi ini memperkuat keterbukaan informasi, mempercepat akses data bagi pemangku kepentingan, serta meningkatkan dukungan keahlian DPR RI dalam fungsi pengawasan dan legislative review.