Dokumen ini membahas penyadapan dalam sistem hukum Indonesia dari sudut pandang ius constitutum (hukum positif yang berlaku saat ini) dan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan). Analisis mencakup dasar hukum penyadapan, praktik penyelenggaraan penyadapan dalam penegakan hukum, serta perbandingan dengan standar ideal yang seharusnya dibangun terkait perlindungan hak privasi, mekanisme perizinan, akuntabilitas, dan pengawasan. Kajian ini menyoroti ketidaksinkronan regulasi, urgensi pembaruan sistem hukum, dan rekomendasi penguatan norma penyadapan yang sejalan dengan prinsip negara hukum.