Dokumen ini merupakan kumpulan materi seminar dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI pada 3–4 Mei 2021 dengan tema “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”. Kegiatan ini bertujuan mendukung fungsi DPR RI dalam mewujudkan efektivitas program perlindungan dan jaminan sosial melalui pengelolaan DTKS yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. DTKS, yang diatur dalam Permensos No. 5 Tahun 2019, menjadi basis data utama untuk penyaluran bantuan sosial, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran, kualitas SDM, dan belum optimalnya integrasi dengan data kependudukan.
Seminar menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial, Kemendagri, BPKP, serta akademisi, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data, penguatan regulasi, dan pelibatan perguruan tinggi sebagai quality assurance. Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain: (1) integrasi penuh DTKS dengan data kependudukan, (2) penguatan payung hukum menjadi Undang-Undang, (3) peningkatan kapasitas SDM dan anggaran untuk verifikasi dan validasi, serta (4) pemanfaatan teknologi dan transparansi data. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga pengawasan, dan perguruan tinggi dinilai krusial untuk mengatasi tantangan pengelolaan DTKS dan mendukung akuntabilitas kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.