Laporan ini merupakan hasil aksi perubahan bertajuk “TATA TIMPAK”, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui penyusunan Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Instansi dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan regulasi teknis dan sistem yang seragam dalam proses penilaian angka kredit. Melalui pembentukan tim efektif, penyusunan konsep SK Sekjen, hingga pengembangan layanan digital Lapor PAK berbasis Google Form, inisiatif ini memperkuat transparansi dan efisiensi administrasi jabatan fungsional. Hasilnya adalah terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pedoman tata kerja Tim Penilai Angka Kredit, serta penerapan layanan Lapor PAK yang mempermudah penyampaian DUPAK dan PAK secara daring. Aksi perubahan ini juga mencakup rencana keberlanjutan berupa pembentukan Klinik DUPAK dan integrasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional (SIJABFUNG) dengan SIAP.