Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik pada banyak sektor di antaranya sektor transportasi. Kewajiban ini timbul dan diperkuat melalui pasal 34 ayat 3 UUD 1945 yang menyebut “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi masyarakat”. Ini diwujudkan dengan Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik. Untuk misi PSO penyediaan layanan kelas ekonomi pada kereta api (KA), pemerintah menugaskan PT. KAI (persero) sebagai BUMN terkait. Penugasan ini dilandasi bahwa “pemerintah berhak memberikan penugasan pada suatu BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sesuai” sebagaimana UU No. 19/2003 dan perubahannya di dalam UU Cipta Kerja.