Tinggal di tempat yang layak di negeri ini adalah hak mendasar warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti berlaku pula bagi semua termasuk kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat pernyataan tersebut, sudah barang tentu perumahan dan akses pelayanan dasar menjadi komponen penting yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Campur tangan pemerintah merupakan langkah yang dapat mendorong kemampuan seluruh kalangan untuk menjangkau hunian layak dan akses infrastruktur dasar.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP) menjadi wujud intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni. BSPS yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR dhi. Ditjen Perumahan diharapkan mampu menjadi pemantik bagi MBR untuk berswadaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) melalui PKRS (Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) maupun membangun baru RLH melalui PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya). Penentuan kriteria penerima bantuan (PB) BSPS baik untuk jenis PKRS maupun PBRS telah diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018 tentang BSPS.