Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006–2007 yang berlangsung pada 7 Mei 2007 di Jakarta membahas agenda dan prioritas kerja DPR selama masa sidang yang direncanakan berlangsung hingga 20 Juli 2007. Pidato ini menekankan pelaksanaan tiga fungsi utama DPR: fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi anggaran, DPR memulai pembahasan pendahuluan RAPBN 2008, penyelesaian RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2005, serta pengawasan disiplin pengesahan APBD. Pada fungsi legislasi, DPR menargetkan penyelesaian 15 RUU, termasuk pemekaran wilayah, kebebasan informasi publik, Ombudsman, perpajakan, dan perseroan terbatas, serta mempersiapkan paket RUU politik menjelang Pemilu 2009. Fungsi pengawasan difokuskan pada penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan luar negeri, khususnya sikap pemerintah terhadap Resolusi DK-PBB No. 1747. Pidato juga menyoroti isu aktual seperti reshuffle kabinet, kasus Munir, perjanjian ekstradisi dengan Singapura, kekerasan di IPDN, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kinerja BUMN, Ujian Nasional, program Wajib Belajar 9 Tahun, sertifikasi guru, serta penanganan lumpur Lapindo. Selain itu, disampaikan keberhasilan diplomasi parlemen Indonesia dalam Sidang IPU ke-116 di Bali dan pertemuan AIPA di Kuala Lumpur. Pidato ditutup dengan ajakan kepada anggota DPR untuk bekerja keras menjalankan amanat konstitusi demi kepentingan rakyat.