Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006–2007, yang disampaikan pada 20 Juli 2007, merangkum pelaksanaan tugas DPR selama 50 hari kerja. Masa sidang ini mencakup tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR berhasil mengesahkan 14 RUU, termasuk perubahan UU perpajakan, pengelolaan wilayah pesisir, energi, perseroan terbatas, pemerintahan DKI Jakarta, serta delapan RUU pembentukan kabupaten/kota. Dua Panitia Khusus juga dibentuk untuk membahas paket RUU politik menjelang Pemilu 2009. Fungsi anggaran difokuskan pada pembahasan pendahuluan RAPBN 2008, APBN-P 2007, dan evaluasi realisasi APBN semester I, dengan catatan penting terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal. Dalam fungsi pengawasan, DPR menggunakan hak interpelasi atas kebijakan luar negeri terkait Resolusi DK-PBB No. 1747 dan penanganan lumpur Lapindo, serta membahas isu pertahanan, perjanjian ekstradisi, sengketa tanah, dan pemberantasan korupsi. Pidato juga menyoroti isu strategis seperti reformasi birokrasi, sertifikasi guru, ASKESKIN, konversi energi, pemadaman listrik, Pilkada DKI Jakarta, separatisme, keamanan transportasi, dan kebijakan internasional termasuk larangan penerbangan ke Uni Eropa dan konflik Palestina. DPR menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal-moneter, penegakan hukum, dan pendekatan komprehensif terhadap masalah nasional. Pidato ditutup dengan ajakan untuk menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kinerja DPR dalam masa sidang berikutnya.