Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Peringatan HUT MPR/DPR RI ke-64 tanggal 28 Agustus 2009 menyoroti refleksi perjalanan parlemen Indonesia selama 64 tahun dan capaian DPR periode 2004–2009. Pidato menguraikan tiga fase sejarah parlemen: periode awal pasca proklamasi dengan dinamika demokrasi dan pembentukan KNIP, periode Orde Baru yang ditandai dominasi eksekutif dan lemahnya fungsi legislatif, serta periode Reformasi sejak 1999 yang membawa amandemen UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, lahirnya DPD, Mahkamah Konstitusi, dan sistem pemilihan presiden langsung. DPR periode 2004–2009 disebut sebagai masa transisi reformasi dengan upaya parliamentary reform, penyempurnaan mekanisme kerja, dan pengesahan lebih dari 175 UU, termasuk UU Kewarganegaraan, Keterbukaan Informasi Publik, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Fungsi pengawasan dijalankan melalui hak interpelasi, hak angket, pembentukan tim ad-hoc, serta pengangkatan pejabat publik melalui fit and proper test. Fungsi anggaran dilaksanakan intensif, termasuk pembahasan APBN dan pengawasan kebijakan fiskal di tengah krisis global. DPR juga aktif dalam diplomasi parlemen melalui IPU, AIPA, APPF, dan PUIC. Pidato menutup dengan harapan agar DPR periode 2009–2014 menjadi fase pemantapan demokrasi, memperkuat stabilitas nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.