Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Luar Biasa tanggal 3 Agustus 2009 disampaikan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden RI. Sidang ini dilaksanakan pada masa reses Persidangan IV Tahun Sidang 2008–2009 untuk memenuhi ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mengantisipasi berakhirnya masa jabatan DPR periode 2004–2009. Pidato menguraikan agenda rapat, termasuk pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta perubahan atas UU APBN 2009. Ketua DPR menyoroti situasi nasional, seperti aksi teror bom di Jakarta dan isu keamanan di Papua, serta menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam konteks APBN, disampaikan asumsi makro RAPBN 2010: pertumbuhan ekonomi 5,0–6,0%, inflasi 4,0–6,0%, nilai tukar Rp9.500–Rp10.500 per USD, suku bunga SBI 6,0–7,5%, harga minyak US$50–70 per barel, dan lifting 0,96 juta barel/hari. Tema pembangunan 2010 adalah Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, dengan prioritas pada kesejahteraan, kualitas SDM, reformasi birokrasi, demokrasi, keamanan, serta pengelolaan SDA. Pidato menekankan pentingnya analisis biaya-manfaat dalam perencanaan anggaran agar keberhasilan proyek diukur dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Sidang ditutup dengan penyampaian terima kasih kepada Presiden dan pengumuman kelanjutan agenda rapat.