Dokumen ini membahas penyusunan draf pedoman kegiatan kodefikasi dan pemberian label kaset rapat di Komisi VI DPR RI sebagai upaya menstandarkan proses pencatatan identitas rekaman rapat dan mempermudah temu balik data bagi perisalah. Permasalahan yang ditemukan adalah belum adanya format baku penamaan kaset, ketidakkonsistenan kode rapat, serta kesalahan penulisan informasi yang berpotensi menghambat proses penyusunan risalah. Melalui observasi proses kerja, analisis kebutuhan, wawancara dengan pegawai risalah, serta studi dokumen dukungan persidangan, penulis merancang pedoman berisi struktur kodefikasi, alur pemberian label, dan standar informasi wajib yang dicantumkan. Pedoman diuji coba pada beberapa rapat Komisi VI dan terbukti membantu meningkatkan ketertiban administrasi, ketepatan data, serta efisiensi kerja perisalah