Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006–2007 (20 Juli 2007) merangkum pelaksanaan tugas DPR selama 50 hari kerja. Pidato menguraikan capaian tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR menyelesaikan 14 RUU, termasuk perubahan UU perpajakan, pengelolaan wilayah pesisir, energi, perseroan terbatas, pemerintahan DKI Jakarta, serta delapan RUU pembentukan kabupaten/kota. Dua Pansus dibentuk untuk membahas paket RUU politik menjelang Pemilu 2009. Fungsi pengawasan mencakup penggunaan hak interpelasi terkait Resolusi DK-PBB No.1747 dan kasus Lapindo, pembahasan perjanjian pertahanan dengan Singapura, isu ekstradisi, serta pengawasan sengketa tanah dan penegakan hukum. DPR menyoroti kasus korupsi, narkoba, illegal logging, trafficking, serta isu separatisme di Maluku, Papua, dan Aceh. Dalam fungsi anggaran, DPR membahas RAPBN 2008, asumsi makro (pertumbuhan 6,5–6,9%, inflasi 5,5–6,5%, nilai tukar Rp9.100–Rp9.400/USD), serta isu konversi energi, harga kebutuhan pokok, dan pemadaman listrik. Pidato juga menyinggung masalah pendidikan (UN, PSB, PMB), sertifikasi guru, program ASKESKIN, dan keselamatan transportasi. Isu internasional yang disorot meliputi konflik Palestina, larangan penerbangan ke Uni Eropa, dan transformasi AIPO menjadi AIPA. Pidato ditutup dengan ajakan menjaga stabilitas nasional dan peningkatan kinerja DPR.