Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2007–2008 yang disampaikan pada 7 Desember 2007 memuat laporan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR selama masa sidang yang berlangsung selama 25 hari kerja. Dalam fungsi legislasi, DPR berhasil menyelesaikan 11 RUU dari 53 yang dibahas, termasuk pemekaran wilayah di Papua, pengesahan perjanjian keamanan RI–Australia, RUU Partai Politik, dan ratifikasi Konvensi ILO No.185. Pembahasan RUU Pemilu dan RUU Badan Hukum Pendidikan masih berlanjut karena isu krusial. DPR juga menetapkan 32 RUU dalam Prolegnas 2008 dan menyoroti rendahnya capaian legislasi (30% dari target Prolegnas 2004–2009). Dalam fungsi anggaran, DPR mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2005 dan memulai pembahasan APBN 2006. DPR juga memberikan pertimbangan pengangkatan pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, duta besar, dan Panglima TNI. Isu pengawasan mencakup pemberantasan korupsi (kasus BLBI, VLCC Pertamina), illegal logging, mafia peradilan, serta dugaan aliran dana Bank Indonesia. DPR mendukung kerja sama internasional melalui UNCAC dan menyoroti konflik Pilkada, kebijakan energi (harga minyak, konversi minyak tanah ke LPG), serta dampak ekonomi makro akibat kenaikan harga minyak dunia. Pidato juga membahas isu strategis seperti keputusan KPPU terhadap Temasek, masalah pendidikan (anggaran 20%, Ujian Nasional, BOS, sertifikasi guru, bullying), peredaran narkoba, ratifikasi Piagam ASEAN, pemilu Australia, konferensi perubahan iklim di Bali, masalah stateless WNI di Malaysia, dan peran Indonesia dalam perdamaian Timur Tengah. Pidato ditutup dengan ajakan menjaga komitmen demokrasi, HAM, dan kesejahteraan rakyat.