Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2007–2008 (18 Juli 2008) memaparkan capaian kinerja DPR dalam pelaksanaan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masa sidang berlangsung selama 49 hari kerja dan sekaligus menutup Tahun Sidang 2007–2008. Dalam fungsi legislasi, DPR menyelesaikan 16 RUU, termasuk pembentukan 12 kabupaten/kota, RUU Perbankan Syariah, dan RUU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai strategis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. DPR juga menetapkan target percepatan Prolegnas 2004–2009 yang berjumlah 284 RUU, dengan capaian 120 RUU hingga saat ini. Dalam fungsi anggaran, DPR memulai pembahasan RAPBN 2009 dengan asumsi makro: PDB Rp5.200–5.300 triliun, inflasi 5,8–6,5%, kurs Rp9.000–9.200/USD, lifting minyak 927–950 ribu barel/hari, harga minyak US$95–120/barel, dan defisit 1,5–2%. DPR menekankan transparansi pendapatan migas dan pengembangan energi terbarukan. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui hak interpelasi dan angket, termasuk isu kenaikan harga BBM, kebijakan pangan, serta pengelolaan energi nasional. DPR juga membentuk tim pengawas kasus KLBI/BLBI dan pemantau pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh. Pidato menyoroti isu strategis: krisis energi listrik, kebijakan LPG, tahapan Pemilu 2009, putusan Mahkamah Konstitusi, pembahasan RUU Pilpres, masalah Ujian Akhir Nasional, program Jamkesmas, penangkapan teroris, pemberantasan korupsi oleh KPK, serta penguatan kode etik DPR. Di bidang hubungan internasional, DPR aktif dalam forum AIPA, IPU, PUIC, dan APA, serta mendukung rekonsiliasi Indonesia–Timor Leste dan isu Palestina. Pidato ditutup dengan komitmen peningkatan kinerja DPR melalui reformasi tata tertib dan penguatan dukungan teknis.