Naskah Akademik ini disusun untuk mendukung perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya terkait penataan organisasi dan penyesuaian fungsi penelitian setelah terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). DPR RI sebagai lembaga legislatif membutuhkan dukungan keahlian berbasis bukti (evidence-based) untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, ketentuan baru mengenai integrasi fungsi penelitian ke BRIN menyebabkan fungsi penelitian di Pusat Penelitian (Puslit) Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat lagi dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan nomenklatur dan penguatan fungsi analisis legislatif sebagai bagian dari supporting system parlemen modern. Dokumen ini menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penataan kelembagaan; analisis praktik parliamentary research service di berbagai negara; serta kebutuhan transformasi Puslit menjadi unit analisis legislatif yang mampu memberikan layanan independen, objektif, dan relevan bagi anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan.