Dokumen ini merupakan Naskah Akademik untuk penyusunan perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Berangkat dari prinsip akuntabilitas dalam UU 28/1999 dan arah Reformasi Birokrasi 2010–2025, naskah ini menegaskan kebutuhan penataan organisasi agar selaras dengan fungsi DPR RI sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan . Analisis dokumen mengulas kondisi eksisting berbagai unit kerja—mulai dari Biro Kerja Sama Antar Parlemen, TVR Parlemen, pembinaan jabatan fungsional, pengelolaan BMN, perancangan undang-undang, kajian anggaran, penelitian, hingga pendidikan dan pelatihan—beserta tantangan struktur, beban kerja, dan efektivitasnya (daftar struktur dan penataan fungsi tersaji pada BAB II) .

Naskah ini juga menilai relevansi peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan rekomendasi penataan fungsi, termasuk penyelarasan dukungan keahlian, pembagian tugas antarunit, serta penataan jabatan fungsional. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan akademik bagi pembaruan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI agar mampu menyediakan dukungan administrasi dan keahlian yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan parlemen modern.