Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar penataan kembali organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pasca-ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Dokumen ini menguraikan mandat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian sebagai sistem pendukung DPR yang bertugas memberikan layanan persidangan, administrasi, serta dukungan keahlian untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan . Berdasarkan evaluasi kondisi organisasi saat ini, terdapat sejumlah kelemahan struktural, ketidaktepatan kewenangan, serta beban kerja yang tidak seimbang antarunit, termasuk tumpang tindih fungsi, distribusi SDM yang kurang proporsional (ditunjukkan melalui Gambar 1 dan Tabel 2), serta kebutuhan penyesuaian tugas akibat perkembangan regulasi dan tantangan kelembagaan modern .

Dokumen ini menganalisis berbagai peraturan terkait—UU MD3, Peraturan DPR, PP Manajemen ASN, SPIP, pengelolaan BMN, hingga SPBE—untuk memastikan penyelarasan tugas Sekretariat Jenderal dengan kerangka hukum yang berlaku. Naskah ini kemudian merumuskan materi penataan organisasi yang mencakup penguatan peran Sekretaris Jenderal, Deputi Persidangan, Deputi Administrasi, Badan Keahlian, Inspektorat Utama, serta unit-unit teknis lainnya. Keseluruhan rekomendasi diarahkan untuk menciptakan Sekretariat Jenderal DPR RI yang lebih efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu mendukung parlemen modern.