Laporan ini memaparkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama Tahun Sidang 2020–2021 (14 Agustus 2020–15 Agustus 2021) dengan tema “DPR Hebat Bersama Rakyat”. Dokumen mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, diplomasi parlemen, penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta penguatan kelembagaan DPR RI di tengah pandemi Covid-19. Pada fungsi legislasi, DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan mengesahkan sembilan undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja (omnibus law), UU APBN 2021, dan UU Otonomi Khusus Papua. Fungsi anggaran difokuskan pada pembahasan pertanggungjawaban APBN 2019, pengesahan APBN 2021, serta pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022, dengan penekanan pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak pandemi. Fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan kerja, serta pembentukan 45 Panitia Kerja (Panja) yang mengawasi isu strategis seperti penanganan Covid-19, subsidi energi, perlindungan WNI, dan tata kelola sektor publik. Selain itu, DPR RI aktif dalam diplomasi parlemen melalui forum internasional dan bilateral untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk isu penanganan pandemi, SDGs, kesetaraan gender, dan perdamaian kawasan. Laporan juga mencatat peran DPR RI dalam memberikan keterangan pada 79 perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, serta upaya penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian DPR RI dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas di masa krisis.