Buku ini diharapkan menjadi salah satu alternatif pemikiran, terutama bagi para perancang dan pembentuk undang-undang pada umumnya dan para Anggota Konstituante pada khususnya. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas bahwa, kekuasaan membentuk undang-undang telah bergeser ke tangan DPR. Oleh sebab itu, DPR harus aktif dan mengambil inisiatif dalam rangka pembentukan undang-undang, dan hal itu terkait secara langsung dengan tugas para peneliti. Selain itu, pengumpulan data mengenai peraturan perundang-undangan sudah harus segera dimulai, karena dengan data yang lengkap akan memudahkan kajian-kajian yang berkaitan dengan Pembangunan Sistem Hukum Nasional secara keseluruhan. Pembentukan undang-undang memang harus selalu memperhatikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berkaitan dengan Sistem Hukum Nasional, maka yang menjadi perhatian adalah landasan yuridisnya. Pengejawantahan dari hal itu tidak sekedar mencantumkan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dalam konsiderans sebuah undang-undang, tetapi secara substansif harus juga selaras. Dengan demikian, seluruh undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Pemerintah akan utuh secara menyeluruh, sehingga merupakan satu sistem yaitu, Sistem Hukum Indonesia.