Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk periode 2020–2024, yang disusun berdasarkan Grand Design RB Nasional 2010–2025 (Perpres No. 81/2010) dan PermenPANRB No. 25/2020. Tujuan utama RB adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima, mendukung visi DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang maju, terbuka, dan responsif. Isi pokok dokumen mencakup:
* Dasar hukum dan kebijakan: UU terkait tata kelola pemerintahan, Perpres, PermenPANRB, dan Persekjen DPR RI.
* Visi dan misi Setjen DPR RI: Profesional, modern, mendukung tata kelola kelembagaan, pusat data legislasi, serta dukungan persidangan dan administrasi.
* Tahapan RB: Periode ketiga (2020–2024) difokuskan pada penguatan capaian sebelumnya menuju World Class Bureaucracy.
* Prinsip penyusunan Road Map: Implementatif, menjangkau unit kerja terbawah, memperkuat area perubahan, dan berbasis analisis komprehensif.
* Delapan area perubahan strategis:
1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
* Rencana aksi: Meliputi penyusunan peta proses bisnis, penerapan SPBE, digitalisasi arsip, pengembangan aplikasi keuangan, implementasi *merit system*, manajemen talenta, penguatan SPIP, pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM, serta inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
* Indikator keberhasilan 2024: Nilai RB “AA”, akuntabilitas “A”, SPIP maturitas level 4, kapabilitas APIP level 4, opini BPK WTP, indeks SPBE “Sangat Baik”, dan peningkatan kepuasan layanan publik.
Dokumen ini menjadi panduan strategis untuk memastikan pelaksanaan RB berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan, dengan monitoring dan evaluasi berkala guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan