Buku Anggaran Pendidikan dalam APBN disusun sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai struktur, distribusi, serta tantangan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Meskipun amanat konstitusi mengenai pemenuhan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan telah tercapai, dinamika pengelolaan anggaran yang tersebar di delapan belas kementerian/lembaga menimbulkan persoalan baru terkait kejelasan fungsi, koordinasi, dan akuntabilitas. Penyebaran anggaran lintas K/L berpotensi mengaburkan pencapaian sasaran pembangunan pendidikan karena tidak semua instansi memiliki mandat langsung terhadap fungsi pendidikan. Buku ini menegaskan pentingnya peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai penanggung jawab utama pencapaian Rencana Kerja Pemerintah di bidang pendidikan. Sinergi antar-K/L menjadi kunci untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan selaras dengan strategi pembangunan nasional dan mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Pembahasan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap tata kelola anggaran pendidikan. Dengan demikian, buku ini bukan hanya memberikan gambaran kondisi aktual, tetapi juga memantik kesadaran bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh pengelolaan anggaran pendidikan yang terarah, efektif, dan berkeadilan.