Transformasi digital merupakan salah satu dari empat pengarustamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Namun digitalisasi ini tidak akan maksimal ketika tidak terdapat konektivitas digital di seluruh tanah air. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki program terkait pembangunan jaringan telekomunikasi yaitu Palapa Ring dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberhasilan dari proyek tersebut sangat bergantung dari penggunaan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pejabat pengguna anggaran.
Upaya mewujudkan percepatan transformasi digital di Indonesia mengalami permasalahan akuntabilitas. Kasus korupsi pengadaan BTS yang merupakan proyek dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo. Dimana salah satu yang terlibat dalam kasus ini adalah pejabat pengguna anggaran yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung.