Aktualisasi ini dilaksanakan untuk menjawab isu utama bahwa tidak semua Perancang Peraturan Perundang-undangan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten dalam proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-undang (RUU). Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi penggalian informasi, penyusunan serta penyebaran kuesioner, analisis hasil kuesioner, sosialisasi, dan tindak lanjut, diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kendala penerapan SOP di lingkungan perancangan. Setiap kegiatan mengintegrasikan nilai-nilai dasar ASN seperti Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Etika Publik, Integritas, Anti Korupsi, Whole of Government, Manajemen ASN, dan Nasionalisme. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan SOP dan praktik di lapangan, serta perlunya peningkatan kejelasan, konsistensi, dan pengawasan dalam implementasinya.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan dengan menetapkan peraturan, pedoman teknis, serta format laporan aktualisasi yang seragam. Bagi instansi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SOP melalui pembentukan tim evaluasi, dengan memperhatikan aspek koordinasi, pembagian kerja, kompetensi, beban kerja, hingga pengelolaan waktu dalam penyusunan NA dan RUU. Selain itu, SOP perlu terdokumentasi dalam bentuk buku pedoman dan disosialisasikan secara berkelanjutan kepada Perancang agar penerapannya konsisten dan terstandardisasi. Secara keseluruhan, aktualisasi ini mendukung penguatan tata kelola perancangan peraturan di lingkungan DPR RI, serta mendorong terwujudnya budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas.