Dokumen ini menyajikan analisis dan evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kajian memetakan norma-norma yang dinyatakan inkonstitusional atau diperintahkan untuk diperbaiki oleh MK, termasuk isu sistem pemilu, syarat pencalonan, penetapan hasil, penggunaan teknologi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Analisis menyoroti implikasi putusan MK terhadap desain regulasi Pemilu, kebutuhan penyesuaian legislasi, serta urgensi harmonisasi agar penyelenggaraan Pemilu lebih demokratis, adil, dan sesuai prinsip konstitusi.