Indonesia merupakan produsen ikan budidaya terbesar ketiga di Asia, didukung oleh potensi perairan nasional seluas 17,92 juta hektar. Peningkatan konsumsi ikan nasional (ditargetkan 62,05 kg/kapita pada 2024) mendorong intensifikasi produksi perikanan. Namun, hal ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan wabah penyakit pada ikan. Mayoritas pembudidaya cenderung fokus pada pengobatan menggunakan antimikroba, yang sering kali disertai praktik yang tidak tepat (misuse dan overdose).

Penggunaan antimikroba yang masif dan tidak tepat di perikanan budidaya berpotensi besar menyebabkan Resistensi Antimikroba (AMR), karena 70-80% antimikroba dilepaskan ke lingkungan. Peningkatan bakteri patogen resisten ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia, diperkirakan dapat menyebabkan 10 juta kematian per tahun secara global pada 2050. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan pemantauan AMR sejak 2016 sebagai bagian dari National Action Plan on Health Security Indonesia (NAPHS).

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI tahun 2020-2021 (Triwulan III), ditemukan bahwa KKP belum optimal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons dampak AMR. Tiga permasalahan utama adalah: 1) Kurangnya berbagi data dan kerjasama lintas sektor untuk surveilans dan riset AMR; 2) Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi mengenai AMR kepada pembudidaya dan pemerintah daerah; dan 3) Belum dilaksanakannya proses manajemen risiko AMR secara menyeluruh (baru sampai tahap identifikasi, belum penilaian risiko lengkap).

Komisi IV DPR RI merekomendasikan KKP untuk segera: 1) Berbagi data surveilans AMR secara berkala dan menjalin kerja sama riset lintas sektor sesuai pendekatan One Health; 2) Memanfaatkan berbagai media untuk mensosialisasikan dan mengedukasi pihak terkait; dan 3) Melakukan manajemen risiko AMR secara menyeluruh untuk memprediksi dan menanggulangi wabah.