Dokumen ini merupakan bahan paparan seminar dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara – Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tema “Evidence-Based Legislative Policy-Making” dan fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat peran DPR RI dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan DTKS sebagai basis data program perlindungan dan kesejahteraan sosial. Materi mencakup:

Permasalahan DTKS: ketidakakuratan data, keterlambatan pemutakhiran, dan dampaknya terhadap penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Landasan hukum dan regulasi: UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permensos terkait mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran DTKS.
Peran perguruan tinggi: sebagai quality assurance melalui implementasi Tri Dharma dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung verifikasi, validasi, dan edukasi masyarakat.
Rekomendasi kebijakan: penguatan regulasi, harmonisasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi (SIKS-NG dan SIKS-DROID), serta kolaborasi multi-aktor (pemerintah, akademisi, masyarakat) dalam pengelolaan DTKS.
Analisis dampak: keterkaitan pemanfaatan DTKS terhadap indikator ekonomi makro, pengentasan kemiskinan, dan efektivitas program perlindungan sosial.

Kesimpulan dari seminar dan FGD menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, pengawasan berlapis, serta pelibatan perguruan tinggi dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan DTKS yang akurat, mutakhir, dan akuntabel sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.