Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Tahun 2020 yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1786/SEKJEN/2020 pada 19 November 2020. Penyusunan SOP bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terukur, serta menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit organisasi. Landasan hukum mencakup UU No. 28/1999, UU No. 25/2009, UU No. 30/2014, UU No. 17/2014 jo. UU No. 13/2019, serta peraturan terkait seperti Perpres No. 26/2020 dan PermenPANRB No. 35/2012. Dokumen ini menetapkan kewajiban pelaporan pelaksanaan SOP setiap 6–12 bulan dan mekanisme usulan perubahan secara berjenjang. Secara keseluruhan, terdapat 56 SOP yang mengatur proses administrasi di berbagai unit kerja, meliputi Biro Protokol, KSAP, Persidangan II, Pemberitaan Parlemen, Hukum & Pengaduan, Inspektorat II, Pusat Perancangan UU, Pusat Pemantauan UU, Kesekretariatan Pimpinan, Pengelolaan BMN, Badan Keahlian, serta Kepegawaian & Organisasi. SOP terbagi menjadi 19 SOP revisi dan 37 SOP baru, mencakup prosedur strategis seperti:
* Pengelolaan aspirasi masyarakat melalui sistem PDM.
* Penyelenggaraan rapat pimpinan (RAPIM) BKSAP dan rapat persiapan kunjungan luar negeri.
* Administrasi kunjungan kerja perorangan luar negeri, termasuk pembuatan SK, surat tugas, pengurusan izin, dokumen perjalanan, exit permit, dan visa.
* Koordinasi diplomasi antarparlemen serta pengumpulan dokumen pertanggungjawaban.
* Penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.
* Pelayanan keprotokolan, pengelolaan BMN, serta kegiatan penerjemahan.
Dokumen ini menjadi acuan operasional untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.