Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran yang strategis sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karenanya, kualitas tenaga kerja perlu untuk dibangun agar peran sertanya dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan. Peran pemerintah di sektor ketenagakerjaan menjadi faktor penting khususnya dalam hal peningkatan kualitas maupun perlindungan tenaga kerja melalui pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan mikro". Kemudian untuk menyusun perencanaan tersebut, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja".