Dokumen ini berisi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Tahun 2018 yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1637/SEKJEN/2018 pada tanggal 22 November 2018. SOP AP disusun untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dokumen mencakup 128 SOP yang mengatur proses kerja di berbagai unit, meliputi:
* Biro Kesekretariatan Pimpinan
* Biro Persidangan I & II
* Biro Kerja Sama Antar Parlemen
* Biro Kepegawaian dan Organisasi
* Biro Pemberitaan Parlemen
* Biro Protokol
* Biro Perencanaan dan Keuangan
* Inspektorat
Ruang lingkup SOP mencakup:
* Administrasi Kepegawaian: kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun, mutasi, penghargaan.
* Persidangan dan Rapat AKD: persiapan, pelaksanaan, pembuatan undangan, skenario, daftar hadir, laporan singkat, serta pengelolaan jamuan.
* Protokol dan Kegiatan Pimpinan: penerimaan delegasi luar negeri, pendampingan pimpinan DPR, pelantikan PAW, orientasi CPNS, dan upacara resmi.
* Kerja Sama Antar Parlemen: pengiriman delegasi ke luar negeri, penyelenggaraan konferensi internasional.
* Perencanaan dan Keuangan: pengelolaan anggaran, DIPA, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas.
* Pengawasan Internal: penilaian kinerja unit kerja dan penyusunan program pengawasan berbasis risiko.
Dokumen juga memuat dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, PermenPAN, dan Peraturan Sekjen DPR RI, serta ketentuan pelaporan pelaksanaan SOP setiap 6–12 bulan dan mekanisme usulan perubahan SOP secara berjenjang.