Dokumen ini memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1285/SEKJEN/2013. Penyusunan SOP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR RI.
Isi dokumen mencakup: Dasar hukum: UU No. 28/1999, UU No. 14/2008, UU No. 25/2009, Perpres No. 23/2005, dan peraturan internal DPR RI.
Ruang lingkup SOP: Prosedur kerja untuk berbagai biro dan bagian, meliputi:
* Biro Pengawasan Legislatif: Penyelenggaraan sidang dan rapat Badan Kehormatan, administrasi surat, penerimaan tamu.
* Biro Persidangan: Persiapan dan pelaksanaan rapat Paripurna, Komisi, serta tata cara undangan, daftar hadir, skenario rapat, penyiapan bahan, pembatalan/perubahan jadwal, dan mekanisme voting (terbuka/rahasia).
* Biro Humas dan Pemberitaan: Pelantikan PAW, peliputan berita, konferensi pers, penerbitan buletin dan majalah, serta dokumentasi foto/video.
* Biro Perencanaan dan Pengawasan: Penyusunan pagu anggaran, alokasi, dan RKA K/L DPR RI.
* Biro Keuangan: Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta pertanggungjawaban biaya.
* Bagian Perumahan dan Wisma: Penggunaan Wisma DPR RI untuk keperluan dinas dan non-dinas.
* Biro PUU: Pendampingan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan RUU usul inisiatif.
Karakteristik SOP: Setiap prosedur dilengkapi dengan nomor SOP, tahapan kegiatan, penanggung jawab, dan keterangan teknis.
Dokumen ini menjadi pedoman operasional resmi bagi seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjamin keteraturan, transparansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas, serta mendukung reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik.