Sektor ketenagakerjaan mendapatkan tekanan besar dari revolusi industri 4.0 maupun Covid-19. Revolusi industri 4.0 yang mengedepankan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi pada setiap tahapan produksi dapat mengancam industri padat karya yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja apabila tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan Covid-19 telah berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin bertambah. Data BPS menunjukkan bahwa Covid-19 memberi dampak kepada 29,12 juta orang penduduk usia kerja, dimana di antaranya 2,56 juta orang menganggur karena Covid-19.
Meskipun pemulihan ekonomi nasional telah membawa dampak positif dengan turunnya tingkat pengangguran dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 5,83% di Februari 2022, namun perlambatan ekonomi global akibat dari pandemi Covid-19 dan faktor lainnya dapat meningkatkan kembali tingkat pengangguran akibat industri yang akan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK.
Maka untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai tekanan dan ancaman PHK, pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program jaminan sosial baru sebagai amanat dari UU Cipta Kerja. Program JKP dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pengaturan teknis untuk penyelenggaraan program JKP diatur melalui PP No. 37/2021 dimana pekerja/buruh yang mengalami PHK dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai (45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya dengan batas atas upah Rp5 juta), akses informasi pasar kerja dan bimbingan kerja, dan pelatihan kerja secara daring/luring melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.