Prayitno, Ujianto Singgih, Retnaningsih, Hartini and Samsul, Inosentius (1996) Wanita Dalam Pembangunan: Studi terhadap Relevansi Peraturan Perundang-undangan RI Terhadap Konvesi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Working Paper. Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31) Setjen DPR RI dan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
133.WANITA DALAM PEMBANGUNAN.pdf - Published Version
Download (11MB)
Abstract
Buku ini merupakan kajian mendalam tentang kesesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, buku ini menyoroti peran wanita dalam pembangunan nasional, hambatan yang dihadapi, serta strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Isi buku mencakup:
* Pendahuluan: Latar belakang ratifikasi konvensi, prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 dan GBHN, serta tujuan penelitian untuk sosialisasi dan inovasi hukum.
* Sejarah UU No. 7/1984: Proses ratifikasi Konvensi PBB, keterkaitannya dengan nilai Pancasila dan peraturan nasional.
* Hak-hak Wanita: Analisis implementasi hak politik (memilih, dipilih, jabatan publik), hak dalam perkawinan dan keluarga (persamaan kedudukan, hak orang tua, kewarganegaraan), serta hak ketenagakerjaan (upah setara, jaminan sosial, perlindungan kehamilan).
* Peranan Politik Wanita: Sejarah kontribusi wanita sejak masa kerajaan hingga era modern, data representasi di DPR/MPR, hambatan budaya patriarki, dan strategi peningkatan partisipasi.
* Perlindungan Tenaga Kerja Wanita: Kajian regulasi nasional dan kendala implementasi, termasuk diskriminasi upah, larangan menikah, dan lemahnya penegakan hukum.
* Pembangunan dalam Perspektif Gender: Analisis dampak pembangunan terhadap wanita, fenomena marginalisasi, serta urgensi pendekatan Women-in-Development untuk mengoptimalkan peran wanita sebagai sumber daya strategis. Buku ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia relatif memadai, pelaksanaan masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, perubahan norma sosial, serta kebijakan afirmatif untuk memastikan kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 300 Ilmu sosial > 303 Proses sosial 300 – Ilmu Sosial > 300 Ilmu sosial > 305 Kelompok-kelompok sosial 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 328 Proses legislatif, parlemen |
| Divisions: | Badan Keahlian > Pusat Analisis Keparlemenan |
| Depositing User: | Ridwan Faridan |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 02:36 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 02:36 |
| URI: | https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/760 |
