Risalah Rapat ke-82 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 1955 yang membahas berbagai isu politik, ekonomi, serta penyelenggaraan pemerintahan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pembahasan mencakup kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan dampaknya bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan melalui data indeks harga barang kebutuhan sehari-hari. Risalah juga memuat perdebatan mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya rancangan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah dan perbedaan antara rancangan komisi otonomi daerah dan rancangan pemerintah, yang dinilai memiliki implikasi fundamental terhadap desentralisasi dan susunan pemerintahan daerah. Selain itu, dokumen mencatat pandangan fraksi-fraksi mengenai situasi politik nasional, termasuk posisi partai-partai dalam membangun atau menolak koalisi pemerintahan, serta dinamika menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 yang dianggap membutuhkan kesiapan administratif dan pendidikan politik bagi masyarakat. Risalah ini juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang masuk ke DPR, misalnya melalui daftar surat-surat dari daerah yang mencerminkan persoalan sosial, hukum, serta ketenagakerjaan, yang dibahas sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Secara keseluruhan, dokumen ini merekam dinamika politik-pemerintahan Indonesia pada masa transisi demokrasi parlementer, memperlihatkan interaksi kritis antara pemerintah dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan nasional.