Dokumen ini berisi penyampaian amanat pemerintah melalui Perdana Menteri Burhanuddin Harahap mengenai penataan kembali ketertiban, keamanan, dan hak-hak sipil pasca ketegangan politik nasional. Di dalamnya dijelaskan perubahan struktur pemerintahan, kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan publik, serta rencana penyempurnaan perangkat hukum dan administrasi negara guna menjamin stabilitas. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memulihkan kondisi sosial politik, menata kembali hubungan kelembagaan, dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokratis. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan gambaran mengenai arah kebijakan dan prioritas pemerintahan dalam upaya membangun tata kelola negara yang lebih tertib dan efektif pada periode tersebut.