Naskah Akademik RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk memperbarui dasar hukum pembentukan Provinsi NTT yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika sosial-ekonomi, serta sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini. Dokumen ini memuat kajian teoretis mengenai negara kesatuan, desentralisasi, otonomi daerah, negara kepulauan, serta pembagian kewenangan pemerintahan, disertai analisis empiris tentang kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, keragaman sosial budaya, potensi ekonomi, serta berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan perlunya regulasi baru yang lebih relevan dan adaptif dalam mengatur kewenangan, wilayah, serta pembangunan daerah, sehingga RUU ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung percepatan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT secara berkelanjutan.