Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Riau disusun untuk memperbarui dasar hukum pembentukan Provinsi Riau yang hingga kini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang dibuat dalam konteks konstitusional UUDS 1950 dan tidak lagi selaras dengan perkembangan ketatanegaraan setelah berlakunya UUD 1945. Melalui kajian teoretis mengenai negara kesatuan, desentralisasi, dan otonomi daerah serta analisis empiris terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Riau, dokumen ini menegaskan perlunya regulasi baru yang mampu mengakomodasi dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya, serta karakteristik Provinsi Riau. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait menunjukkan banyak ketidaksesuaian antara pengaturan lama dengan kebutuhan aktual daerah, terutama dalam konteks pembagian kewenangan, pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyusunan RUU Provinsi Riau dipandang penting untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan daya saing regional, mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan sistem desentralisasi modern.