Dalam rapat ini, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyampaikan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama terkait program kabinet. Substansi utama jawaban mencakup penegasan status kabinet yang memiliki kekuasaan penuh, kebijakan pemulihan kewibawaan militer (termasuk pengangkatan KSAD dan penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952 di luar pengadilan), penghentian perkara kapal "Tasikmalaja", serta penjelasan mengenai kendala logistik dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Selain itu, rapat menyetujui hal-hal administratif kesekretariatan dan kelanjutan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang dari kabinet terdahulu.