Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk memperbarui landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selama ini masih menggunakan regulasi lama dan tidak lagi selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika sosial, serta kebutuhan pembangunan modern. Dokumen ini menguraikan latar belakang historis pembentukan provinsi, permasalahan strategis seperti ketimpangan pembangunan desa–kota, rendahnya kualitas birokrasi dan partisipasi masyarakat, kelemahan tata kelola lingkungan, hingga urgensi penataan wilayah dan penguatan karakteristik daerah. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dirumuskan untuk memastikan peraturan baru mampu menjawab tantangan global dan lokal, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat nilai budaya dan kearifan lokal. RUU ini mencakup pengaturan mengenai batas wilayah, kewenangan daerah, perencanaan dan prioritas pembangunan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pengelolaan sumber daya manusia dan alam, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.