Akuntabilitas adalah syarat yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayananan publik yang responsive, hal tersebut tidak terlepas dari adanya ekspektasi kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan melalui laporan terbuka yang dipublikasikan (Haryatmoko, 2021). Dalam tata kelola belanja pendidikan khususnya pendidikan dasar, hal tersebut menjadi tanggung jawab tersendiri bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selama 5 tahun terakhir, postur belanja pendidikan dalam APBN didominasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebelum keduanya mengalami validasi organisasi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2021.