Dokumen ini menyajikan tinjauan singkat mengenai perkembangan alokasi, pemanfaatan, serta dampak Dana Desa selama periode 2015–2020. Dana Desa, yang bersumber dari APBN berdasarkan amanat UU Desa dan PP Dana Desa, meningkat signifikan dari Rp20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp71,19 triliun pada 2020, dengan rata-rata penerimaan per desa naik dari Rp280 juta menjadi Rp950 juta. Pemanfaatannya terutama berfokus pada pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, serta pada 2020 diarahkan pula untuk penanganan pandemi melalui skema BLT. Meskipun indikator kesejahteraan pedesaan seperti angka kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta koefisien gini menunjukkan perbaikan, kecepatan peningkatannya cenderung lebih rendah dibandingkan periode sebelum Dana Desa dan lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan. Berbagai catatan kelemahan tata kelola teridentifikasi, mulai dari ketidakandalan data alokasi, ketidaktepatan penyaluran, sisa dana yang mengendap, hingga masih maraknya penyalahgunaan anggaran. Dokumen ini menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam koordinasi antar-kementerian, peningkatan pengawasan, perbaikan basis data, serta perubahan paradigma pemanfaatan dana dengan memperbesar porsi pemberdayaan masyarakat dan penguatan koperasi desa agar Dana Desa dapat memberikan dampak langsung yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan pedesaan secara berkelanjutan.