Reformasi subsidi BBM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas alokasi belanja negara dan menjaga ketahanan fiskal. Subsidi BBM selama ini menyerap porsi besar anggaran dan tidak jarang mengalami kebocoran akibat fluktuasi harga migas serta menurunnya produksi nasional. Reformasi dapat dilakukan melalui perbaikan penargetan subsidi—dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada individu atau kelompok sasaran—melalui pendataan ulang maupun integrasi dengan DTKS. Selain itu, strategi subsidi tidak langsung melalui penguatan sektor hulu migas juga mendesak dilakukan, seperti peningkatan daya tarik investasi, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, dan pengembangan skema bisnis baru untuk proyek EOR. Hasil simulasi SKK Migas menunjukkan bahwa pembebasan indirect tax dapat meningkatkan efisiensi biaya secara signifikan, menaikkan potensi penerimaan negara, serta memperbaiki struktur keuntungan pemerintah. Dengan mendorong reformasi menyeluruh di sektor hilir dan hulu, beban subsidi BBM dapat ditekan sehingga potensi peningkatan defisit APBN dapat dihambat dan ruang fiskal negara menjadi lebih sehat serta berkelanjutan.