Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis dalam perekonomian nasional, khususnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Pada periode 2015–2019, UMKM menyumbang rata-rata 57,32% terhadap PDB dan menyerap 96,90% tenaga kerja, meskipun kontribusi terhadap ekspor masih rendah. Pemerintah memberikan dukungan signifikan melalui APBN, yang tersebar pada postur pendapatan, belanja negara, serta pembiayaan. Dukungan terbesar diwujudkan melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan dana bergulir kepada berbagai Badan Layanan Umum (BLU), dan program penjaminan kredit. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total dukungan bagi UMKM mencapai Rp112,26 triliun, meliputi subsidi bunga, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), penempatan dana di perbankan, serta relaksasi perpajakan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih muncul seperti rendahnya penyaluran KUR ke sektor produktif, dominasi penyaluran di wilayah Jawa–Bali, ego sektoral antar K/L, serta hambatan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) UMKM. Dokumen ini menekankan perlunya integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan pendampingan UMKM, percepatan regulasi teknis, dan peningkatan akses pembiayaan khususnya di sektor produktif untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat peranannya dalam pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.