BPJS Kesehatan telah memberikan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, namun sejak awal operasionalnya lembaga ini terus mengalami defisit akibat beban jaminan kesehatan yang lebih besar dibanding pendapatan iuran. Salah satu komponen pengeluaran terbesar adalah dana kapitasi yang diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk menangani 144 jenis penyakit nonspesialistik. Meskipun demikian, rasio rujukan dari FKTP—terutama puskesmas—justru meningkat setiap tahun, menunjukkan efektivitas penggunaan dana kapitasi yang belum optimal. Selain itu, hasil audit BPKP mencatat adanya pengendapan dana kapitasi hingga Rp2,5 triliun pada tahun 2018, terutama pada pos biaya operasional. Untuk meningkatkan efektivitas dana kapitasi sekaligus membantu menekan defisit BPJS Kesehatan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain percepatan transformasi puskesmas non-BLUD menjadi BLUD, sosialisasi kepada peserta mengenai pilihan FKTP yang diikuti penyesuaian tarif kapitasi berbasis kualitas layanan, peningkatan fleksibilitas pemanfaatan sisa dana kapitasi, serta penguatan instrumen pengawasan oleh pemerintah dan BPJS. Optimalisasi pengelolaan dana kapitasi diharapkan dapat memperbaiki kinerja layanan primer, mengurangi rujukan yang tidak perlu, serta mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).