Kontribusi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada 2019 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memastikan peningkatan jumlah tenaga kerja—yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah—dapat terserap pasar melalui peningkatan kompetensi. Salah satu strategi yang ditempuh adalah penguatan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bagian dari agenda revitalisasi pendidikan vokasi dalam RKP 2020. Namun, hasil penelitian lapangan di beberapa BLK di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Bogor menunjukkan bahwa pengelolaan BLK masih belum optimal, dengan permasalahan utama berupa jumlah dan kompetensi instruktur yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tingginya minat peserta serta kurang sesuai perkembangan teknologi, serta lemahnya keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan industri. Untuk itu, Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan jumlah dan kualitas instruktur, mempercepat peremajaan alat praktik dan fasilitas melalui dukungan anggaran seperti DAK Fisik, serta membangun kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, BLK, dan dunia industri dalam penyusunan SKKNI, kurikulum, peremajaan fasilitas, pemagangan, pengembangan instruktur, hingga pembentukan dewan pengawas agar revitalisasi BLK dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan daya saing tenaga kerja.