Laporan Kinerja DPR RI Tahun Ketiga Masa Persidangan I (2011–2012) memuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai wujud akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat. Dalam fungsi legislasi, DPR menetapkan 64 RUU prioritas dan menyelesaikan 26 RUU yang mencakup bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan pengesahan APBN 2012 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan subsidi energi. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta pembentukan tim khusus untuk isu strategis seperti kasus Bank Century, sengketa pertanahan, otonomi khusus Aceh dan Papua, serta pengawasan program e-KTP. Selain itu, DPR melaksanakan diplomasi parlemen di berbagai forum internasional dan memperkuat kapasitas internal melalui reformasi birokrasi dan pengembangan sistem pendukung. Laporan ini mencerminkan komitmen DPR RI dalam merespons tuntutan masyarakat dan meningkatkan kinerja kelembagaan secara transparan dan akuntabel.