Naskah Akademik ini mengkaji urgensi pembaruan Undang-Undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Aceh Timur (UU No. 7 Tahun 1956) karena sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini, termasuk isu nomenklatur dan relasi pusat-daerah. Tujuan pembaruan ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengoptimalkan pendapatan dan potensi daerah, serta memenuhi tuntutan supremasi hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945. Kesimpulan merekomendasikan pembentukan UU baru yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur secara optimal, profesional, dan berkelanjutan, mencakup materi muatan kunci seperti batas wilayah, kewenangan, perlindungan masyarakat adat, sistem berbasis elektronik, dan pengelolaan keuangan daerah.