Laporan ini menyajikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2020, yang mencakup 114 SOP AP pada 2 unit kerja eselon II dan 10 unit kerja eselon III. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus penyempurnaan SOP yang bertujuan memastikan penerapan SOP berjalan efektif, relevan, serta selaras dengan kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan kerja pemerintahan. Metodologi evaluasi meliputi penyusunan lembar kerja evaluasi, telaah dokumen, survei berbasis skala Likert kepada 298 pemangku jabatan, tabulasi data, dan analisis hasil survei.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar SOP AP masih dapat diandalkan sebagai acuan kerja, terutama dalam meningkatkan kinerja, memudahkan proses pelaksanaan tugas, serta menjawab kebutuhan organisasi. Namun, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian terkait nomenklatur jabatan, perubahan struktur organisasi, overlapping langkah kerja, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaksana. Hasil survei memperlihatkan bahwa 9 dari 10 indikator memperoleh nilai kurang memuaskan, terutama terkait aksesibilitas SOP, relevansi langkah kerja, serta keselarasan dengan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama meliputi perlunya penyesuaian SOP agar selaras dengan analisis jabatan terbaru, penyederhanaan alur kerja, peningkatan sosialisasi, serta harmonisasi dengan SOP lainnya dan dokumen tata kelola organisasi. Evaluasi ini diharapkan mendukung terwujudnya proses bisnis yang lebih efisien, adaptif, dan akuntabel sesuai agenda Reformasi Birokrasi.