Dokumen ini memuat informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 yang diucapkan pada 23 Juli 2018 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh Kepala Eksekutif LPS melalui kuasa hukum, dengan objek pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS yang mengatur kewenangan LPS dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum terkait kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang bermasalah. Mahkamah menilai LPS sebagai lembaga independen memiliki kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban, namun hak hapus buku dan hapus tagih harus dibatasi karena berkaitan dengan kekayaan negara dan hak masyarakat. MK menegaskan kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan asas transparansi. Dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sesuai UU PPKSK. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan self-executing, serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka dan Rancangan Perubahan UU LPS.