Buku ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur, dan berdaya saing, diperlukan dukungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kokoh, inklusif, dan berkeadilan, yang harus diwujudkan melalui instrumen pengaturan perundang-undangan. Buku ini menganalisis sepuluh RUU, di antaranya menyoroti urgensi RUU Pengadaan Barang dan Jasa melalui Good Governance untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan industri berwawasan lingkungan, peran kebijakan percepatan ekonomi di daerah perbatasan untuk pengentasan kemiskinan, pemanfaatan teknologi keantariksaan untuk pengelolaan sumber daya alam, upaya mengembalikan peran koperasi melalui perbaikan fungsi manajemen , fungsi koordinasi dalam pengelolaan keuangan negara, peran pengawasan Pasar Modal, isu pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan efisiensi dana pensiun melalui Good Pension Fund Governance, serta analisis kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai instrumen pemerintahan desa. Secara keseluruhan, buku ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan penting bagi legislator dalam memastikan bahwa produk legislasi di bidang ekonomi dapat secara efektif menjadi instrumen kunci pembangunan jangka panjang Indonesia.